Demokrasi

MAKALAH

DEMOKRASI

Disusun Oleh:

Muhammad Wahyu Fajar

Di Edit oleh:

Tim makalah-makalah.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb

Puji syukur saya (penyusun) panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya yang berlimpah, kami dapat menyusun makalah ini dengan baik sesuai dengan kemampuan kami. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini. Untuk selanjutnya kami mengharapkan semoga makalah ini dapat menambah wawasan bagi kami sendiri dan juga mahasiswa yang sedang menempuh materi ini.

 Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini jauh dari sempurna, untuk itu kami (penulis) mengharapkan saran dan kritik agar makalah ini mendekati sempurna, kami (penulis) sadar bahwa kesempurnaan hanya milik NYA.

Akhir kata, semoga makalah yang kami susun ini berguna bagi kita semua.

Amin-amin yarabbal ‘alamin.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Hormat kami,

Tim Makalah

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pembuatan makalah ini kami mengangkat beberapa masalah diantaranya:

1) Apa Pengertian Demokrasi dan Bagaimana Sejarahnya?
2) Apa Unsur-unsur Demokrasi?
3) Apa Dasar Demokrasi ?

4) Bagaimana Konsep Demokrasi?

Dari rumusan masalah diatas kami memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:
1) Mengetahui  Pengertian Demokrasi dan Bagaimana Sejarahnya;
2) Mengetahui Unsur-unsur Demokrasi;
3) Mengetahui Dasar-dasar Demokrasi ;

4) Mengetahui Bagaimana Konsep Demokrasi.

  

BAB II

DEMOKRASI

A.  Pengertian dan Sejarah Demokrasi

1.  Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintahan /  negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak. Sejak lengsernya pemerintahan orde baru di tahun 1998, demokrasi   menjadi kosakata umum bagi siapa saja untuk menyatakan pendapat. Dari kalangan Cendikiawan  hingga  kalangan  awam.  Secara  Etimologis  "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi kata demokrasi memiliki arti suatu system pemerintahan dari, oleh , dan untuk rakyat.

Secara terminologi para ahli memiliki beberapa pengertian diantaranya: Joseph A. Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara

perjuangan  kompetitif  atas   suara  rakyat.1    Sedangkan  Sidney  Hook

 ________________________

1Georg Sorensen, Demokrasi and Demokratization: Processed and Prospects in a Changing Word, Trj. I. Made Krisna, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek   Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 15

13

berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.2 Dan Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem  politik merupakan suatu sistem  yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.3

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  hakikat

demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan berada di tangan rakyat.yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintah dari rakyat (goverment of the people); dan pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people); dan pemerintahan untuk rakyat (goverment for the people)yang ketiganya dijelaskan sebagai berikut .

Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi .  pengakuan dan  dukungan rakyat  bagi  suatu  pemerintahan

sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah

 ________________________

2A. Ubaidillah, et al, Pendikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi

Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah , 2000, hlm. 39.

3Moh. Mahfud.MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta: Rhineka Cipta , 2003, hlm. 19.

dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsure   kedua   ini   mengandung   pengertian   bahwa   bahwa   dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun  tidak  langsung  melalui  para  wakilnya  di  parlemen.  Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara dapat dihindari.

Ketiga, pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan   yang  diberikan  oleh  rakyat  kepada  pemerimtahan  harus dijadikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan sebagai landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.4

Jadi  suatu  sistem  menganut  faham     Demokrasi  apabila  para

pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua  penduduk  yang  telah  memiliki  hak  pilih  berhak    memberikan

 _________________________

4 A. Ubaidillah, et al, op.cit, hlm. 40.

suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan secara adil. 5

2.  Sejarah demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani kuno tentang hubungan  Negara  dan  hukum,  yang  dipraktikan  antara  abad  ke-6  sm sampai abad ke-4 m. demokrasi pada waktu itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. . 6

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana dan dilaksanakan dalam  wilayah yang terbatas, serta jumlah penduduk sedikit, yaitu dengan jumlah tidak lebih dari 300.000 orang. lagi pula ketentuaan-ketentuan demokrasi dilaksanakan oleh kalangan kalangan tertentu (Warga Negara Resmi) yang hanya merupakan bagian kecil dari jumlah penduduk, sedangkan untuk mayoritas penduduk yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. . 7

Gagasan  Demokrasi  Yunani  kuno  boleh  dikatakan  hilang  dari muka dunia Barat ketika bangsa-bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa  Eropa Barat dan benua Eropa. Memasuki abad pertengahan (600-

1400) Masyarakat abad ini berubah menjadi masyarakat feodal; kehidupan

 ________________

5Budi Suryadi, Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep, Jogjakarta: IRCiSoD, 2007, hlm. 102

6A Ubaidillah, , et al., loc.cit, hlm. 44

7Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm.54.

sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya diwarnai  dengan  perebutan kekuasaan dikalangan  para  bangsawan.dengan  demikian  masyarakat  abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin- pemimpin agama, sehingga tenggelam dengan apa yang disebut sebagai

masa kegelapan. .8 kendati begitu pada abad pertengahan ada sesuatu yang

penting berkenaan dengan demokrasi, yaitu lahirnya dokumen Magna charta (piagam besar), suatu piagam yang berisikan semacam perjanjian antara  beberapa  bangsawan  dan  raja  Jhon  Locke  land,  dengan  salah satunya berisikan bahwa raja harus mengakui hak-hak bangsawan dan bangsawan memberikan dana untuk kepentingan biaya pemerintahan dan perang.9  Dengan lahirnya piagam  ini  dapat  dikatakan sebagai lahirnya tonggak baru bagi perkembangan   demokrasi, kendati tidak berlaku bagi rakyat jelata, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua prinsip dasar; pertama kekuasaan raja harus dibatasi; kedua, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. 10

Momentum  lainnya  yang  menandai  kemunculan  demokrasi  di

Negara-negara eropa adalah adanya gerakan pencerahan (renaissance) dan reformasi.  Renessaince  adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan yunani kuno yang selama abad pertengahan  telah  disisihkan.  Aliran  ini  membelokkan  perhatian  yang

______________________________

8Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, hlm.

9Muchtar Pakpahan, Ilmu Negara dan Politik, Jakarta: Bumi Intitarma Sejahtera, 2006,

hlm. 145.

10 Moh. Mahfud ,op.cit, hlm. 21.

tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan- pandangan baru11

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi

demokrasi di Barat, yang sempat tenggelam pada abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-

16.  tujuan  dari  gerakan  ini  merupakan  gerakan  perbaikan  keadaaan terhadap kebekuan doktrin gereja.12  atau    aliran yang melahirkan kebebasan beragama, dan pemisahan tegas antara gereja dengan Negara. gerakan ini mendapat banyak pengikut di eropa barat, seperti Jerman, Swiss dan lain-lainnya.kedua aliran inilah yang mengantarkan Eropa Barat untuk mengalami masa aufklarung (abad pemikiran) dan liberalisme atau rasionalisme pada 1650-1800. 13

Dalam masa-masa itu, gagasan dan gerakan demokrasi merupakan

suatu ciri yang penting, sekalipun bukan yang utama, dari Inggris. Pada 14 januari   1638,   warga   kota   Hartford   dan   kota-kota   tetangga   dekat menyetujui  the  fundamental  orders  of  Connecticut  sebuah  konstitusi tertulis pertama dari demokrasi modern. Dan, pada 1689, terbentuk bill of right, (undang-undang hak). Dalam undang undang ini raja Inggris mengakui hak-hak politik rakyat secara umum, yang meliputi hak atas kebebasan, kebersamaan, dan hak menyatakan pendapat. Dengan adanya

 ______________________________________

11 Miriam Budiharjo, op.cit, hlm. 55

12 A Ubaidillah, loc.cit, hlm. 45

13 Ni'matul Huda, op.cit, hlm. 240.

dokumen politik tersebut. Yaitu magna charta dan bill of right, maka jalan menuju demokrasi barat semakin terbuka.

Apalagi,  dalam  masa  itu,  pemikiran-pemikiran demokratik juga juga semakin bermunculan. Tokoh- tokohnya antara lain, Jhon Locke (1632-1704) dari Inggris mengemukakan ide tentang konstitusi Negara, liberalisme, dan dan pemisahan kekuasaan legislative, eksekutif, dan lembaga federal, hak-hak politik yang mencakup tentang hak atas hidup, atas kebebasan untuk mempunyai milik (life,liberty and property). Ide-ide ini disempurnakan oleh baron de montes quiene (1689-1755) yang mengemukakan idenya tentang pemisahan kekuasaan secara tegas antara legislative  ,eksekutif, dan  yudikatif.yang konsepnya dirumuskan dalam trias politica. Ide ide kedua tokoh ini kemudian ditambah ide Jean-Jacques

Reouseu (1712-1778) yang memperkenalkan tentang kedaulatan rakyat. 14

Kebebasan berfikir dan liberalisme ini membuka jalan untuk memperluas gagasan di bidang politik, yang menghasilkan teori kontrak social (social contract). Ada beberapa gagasan yang mendasari kontrak social yang dikemukakan oleh para tokoh abad pencerahan. Pertama, pertama, kedaulatan bukan sesuatu yang taken for granted dan berasal dari Tuhan. Kedaulatan atau kekuasaan adalah produk proses perjanjian social antara individu dengan penguasa, karena itu sepenuhnya bersifat secular. Kedua bahwa dunia dikuasai oleh hukum dari alam, (nature) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, yang berlaku untuk

 ______________________________

14Idris Thaha, Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais, , Bandung: Mizan Publika, 2005, hlm. 24.

semua waktu dan semua manusia, baik raja,bangsawan, maupun rakyat. Ketiga karena kedaulatan negara berasal dari individu (rakyat), maka hak- hak mereka harus mendapat jaminan yang meliputi hak-hak sipil (civil right) dan hak-hak politik (political right). Dan, keempat, perlunya control kekuasaan, agar penguasa negara tidak menyalah gunakan kekuasaanya

yang berasal dari rakyat. 15

Ide-ide  dan  pemikir-pemikir  politik,khususnya  mengenai demokrasi, yang dikemukakan oleh para tokoh pemikir di atas mendorong dan mempengaruhi percepatan lahirnya revolusi Amerika (1774-1783) dan revolusi Prancis (1786). pemikiran politik John Locke misalnya, menjadi acuan dan panduan bagi rakyat Amerika pada saat mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa Inggris, amerika serikat pun merdeka pada 4 juli 1776.  adapun pemikir Jean-Jascques rouseau menjadi inspirasi rakyat prancis untuk memulai revolusi dan merekapun berhasil merdeka.16

Sebagai akibat  dari  pergolakan  yang tersebut  diatas  tadi,  maka pada akhir abad ka-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang kongkrit sebagai program dan system politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal right) serta hak pilih untuk semua warga Negara (universal suffrige). 17

Dalam  masa-masa  itu,  demokrasi  tidak  lagi  bersifat  langsung, tetapi  demokrasi  berdasarkan  perwakilan  (representative  democracy).

 __________________________

15 Miriam Budiharjo, loc.cit, hlm.55

16 Idris Thaha, loc.cit, hlm. 26.

17 Miriam Budiharjo, loc.cit, hlm. 56    .

Yang dimaksud Demokrasi perwakilan adalah suatu bentuk pemerintahan, yang hak-hak membentuk keputusan-keputusan politik tidak dijalankan secara langsung oleh selurah rakyat, tapi diwakilkan kepada para wakilnya dilembaga-lembaga  politik,  yang  bertindak  berdasarkan  prosedur mayoritas. Gagasan dan praktik demokrasi bersifat keterwakilan ini tidak pernah berlangsung di Negara kota, seperti di yunani kuno, tapi berkembang pesat di Negara-bangsa (nation-state) yang sekalanya jauh

lebih luas. 18.

B.  Unsur-unsur demokrasi

Unsur  penting  demokrasi  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik,

1. Pemilihan umum, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus  dilaksanakan  secara  teratur  serta  kompetisi  yang  terbuka  dan sederajat diantara partai-partai politik.

2.  Partai politik,selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik,  partai politik  adalah  sebuah  wadah  bagi  penampungan aspirasi  rakyat,  peran tersebut merupakan impelementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan

masyarakat  untuk  melakukan  control  terhadap  penyelenggaraannegara,

 _______________

18 Idris Thaha, loc.cit, hlm. 26.

melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beberaneka ragam dapat disalurkan secara teratur. 19

C.  Dasar-Dasar Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, social, dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri, diantaranya menurut   Mahfud MD, Sebuah   Negara harus menganut beberapa system yaitu :

1. Adanya perlindungan konstitusional, Artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin .

2.  Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

3.  Adanya pemilu yang bebas.

4.  Adanya kebebasan menyatakan pendapat.

5.  Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi.

6.  Adanya pendidikan kewarganegaraan. 20

D.  Konsep Nilai-nilai Demokrasi

Terlepas dari demokrasi model apapun dan dimodifikasi dengan nilai apapun, meminjam istilah Robert A. Dahl, demokrasi harus memiliki tujuh kreteria.  Pertama,  kontrol  atas  keputusan  pemerintah  mengenai  kebijakan

______________________________________

19A Ubaidillah, loc.cit, hlm. 53

20Ibid, hlm. 49

secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih. Kedua, para pejabat  dipilih  melalui  pemilihan  yang  teliti  dan  jujur  dimana  paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum. Ketiga, secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam memilih pejabat. Keempat, secara praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya. Kelima, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat. Keenam, rakyat mempuyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif. Ketujuh, rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau

organisasi independen.21

Dalam sejarah kemunculan dan perkembangan demokrasi, bahwa sebagai gerakan politik yang menentang feodalisme atau dominasi aristokrasi, demokrasi menjunjung tinggi prinsip mayoritas yang di dalamnya tercakup kompromi yang adil22, yang tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling  fundamental.  Demokrasi  adalah  “majority  rule,  minority  right”.23

Suatu negara disebut demokratis sejauhmana negara tersebut menjamin hak- hak asasi manusia bagi kelompok minoritas sekalipun. Sistem politik demokrasi adalah  sistem  politik  menolak  diktatorianisme, feodalisme,  dan totalitarianisme.  Dalam  demokrasi,  hubungan  antara  penguasa  dan  rakyat,

 ________________________________

21Robert A.  Dhal,  Dilemma Of  Pluralist Democracy, New Heaven and  London: Yale

University Prees. Diambil dari Aden Wijdan SZ, hlm. 197.

22Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis, Jakarta: Gaya

Media Pratama,2002, hlm. 21

23Nurcholish Madjid, Demokrasi dan Demokratisasi, dalam Elza Peldi Taher (Ed.), Demokratisasi Politik Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1994, hlm. 217.

termasuk didalamnya kaum minoritas, bukanlah hubungan kekuasaan, tetapi berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi HAM tersebut.24

Dari statemen di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip mayoritas dalam demokrasi,  pelaksanaannya,  mesti  diletakkan  di  atas  prinsip-prinsip moral yang menjunjung tinggi  HAM sebagai kodrat yang diberikan Tuhan yang tak dapat dibatalkan dan didirikan di atas rasionalitas. Penghargaan dan penerapan kebebasan, persamaan (untuk semua), dan partisipasi politik, berdasarkan paparan  di  atas,  dalam  demokrasi  tidak  dapat  ditawar.  Ketiga  hal  itu hendaknya tidak berlaku bagi sebagian rakyat saja, tetapi keseluruhannya.

Berikut ini merupakan nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan oleh

Henry B. Mayo antara lain:25

1.  Menyelesaikan masalah  dengan damai  dan melembaga serta  pengguna paksaan sedikit mungkin. Demokrasi, dalam hal ini adalah satu-satunya sistem yang mengakui sahnya ekspresi politis dari pertikaian-pertikaian soal kepentingan dan pendapat, tetapi mengatur penyelesaiannya secara damai (kompromi) yang melembaga melalui perundingan politik, sebagai alternatif  dari  penyelesaian  berdasarkan  kekerasan  atau  dekrit  seperti dalam sistem diktator.

2.  Menjamin  terjadinya  perubahan  secara  damai  dalam  suatu  masyarakat yang selalu berubah. Karena itu, proses teknologisasi dan industrialisasi dunia modern, berdasarkan nilai demokrasi, tidak dibenarkan dilakukan

lewat  “operasi  darurat”  atau  cara-cara  yang  dipaksakan,  despotis,  dan

________________________ 

24 Sukron Kamil, op.cit, hlm. 21

25Henry.  B.  Mayo,  “Nilai-nilai  Demokrasi”,  dalam  Miriam  Budiardjo  (Ed.),  Masalah

Kenegaraan, Jakarta: Gramedia, 1975, hlm. 159-196.

dikerahkan dari pusat secara ketat karena ketidaksabaran, seperti  yang terjadi pada kebanyakan negara-negara berkembang.

3.  Pergantian penguasa dengan teratur dan damai lewat pemilu yang jurdil dan kompetitif.

4.  Nilai keanekaragaman. Demokrasi dalam hal ini melihat keanekaragaman bukan saja sebagai sesuatu yang ada dan sah, tetapi sebagai sesuatu yang baik sebagaimana kebebasan. Untuk itu diperlukan masyarakat yang

5.  terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satu nilai pun yang dapat benar-benar ditarik sampai pada batas yang mutlak. Dalam masyarakat demikian, karena posisinya sama, kesempatan untuk prakarsa dan pengembangan bakat paling tidak kondisi yang memungkinkan diberikan.

6.  Menegakkan keadilan sebagai inti moralitas politik. Demokrasi merupakan sistem  terbaik untuk menegakkan keadilan. Hal  ini  karena penindasan kebebasan tidak diperkenankannya. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan wakilnya dan cara-cara damai yang  ditawarkannya  dalam  penyelesaian  pertikaian  politik  akan melahirkan keadilan relatif. Partisipasi rakyat berarti memperluas jumlah orang yang akan diliputi keadilan dan karena kontrol rakyat sebagai esensi demokrasi kemudian akan mendatangkan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Tetapi demokrasi lebih dari pada itu, demokrasi adalah paket kenegaraan yang beradab, yang sesuai dengan otonomi dan kesamaan hak seluruh  masyarakat.  Disamping  faham  kesamaan  dan  kedaulatan  rakyat

pengertian demokrasi dalam arti modern: negara konstitusional (negara menjalankan kekuasaanya, terutama yang legislatif, atas dasar dan dalam batas sebuah  undang-undang dasar),  pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia (yang sering dimasukan dalam undang-undang dasar), toleransi religius, perlindungan terhadap hak-hak dasar, identitas sosial dan kultur ras minoritas- minoritas, negara hukum (negara menjalankan kekuasaan eksekutif dalam batas–batas hukum  yang berlaku;  kebebasan proses  yudikatif dari  campur

tangan eksekutif), serta pembagian kekuasan.26

 

 ___________________________________

26Franz Magnis Suseno, dkk, Agama dan Demokrasi, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan

Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992, hlm. 8

BAB III

PENUTUP

Demikian makalah ini kami tulis, semoga bisa memberi manfaat dan dorongan untuk kita dalam mengembangkan rasa demokrasi kita. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penulisan. Terimakasih.

Categories: Kewarganegaraan, PAI, Pancasila